Bertempat di Hotel Mercurie Kuta Beach Denpasar, SesDitjen IKP Kominfo selenggarakan Forum Diskusi yang mengambil tema: Diplomasi Publik Melalui Pengembangan Kerjasama Strategis Bidang Informasi dan Komunikasi.
Forum Diskusi yang berlangsung tanggal 24 -26 Juni 2014, diikuti oleh pegawai dilingkungan Dirjen IKP, termasuk Monumen Pers nasional Surakarta, Praktisi, Dishub Kominfo, , Sekretariat Daerah Prov. Bali dan berbagai pihak terkait.
Forum Diskusi menampilkan beberapa nara sumber baik dari lingkungan Kominfo maupun dari stake holders diantaranya : Siti Nugraha Mauludiah Direktur Kerja Sama Tekhnik Kementerian Luar Negeri dengan tema Pengembangan Kerjasama Strategis dilingkup Internasional; Gatot S Dewabroto, Jubir Kemenpora Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Kebebasan Berpendapat di Indonesia di mata Internasional ; Henry Subiyakto, Staf Ahli Menkominfo, Pencitraan Indonesia melalui Pendekatan Informasi dan Komunikasi serta Ismail Chawidu Kepala PIH, Penguatan Partisipasi Publik dalam Kerjasama Open Goverment Indonesia.
Dalam sesi tanya jawab berbagai permasalahan mengemuka, Siti Nugraha Maulidiah menjelaskan bahwa kerja sama Tekhnik dapat dilakukan antar kota (syster city) sedang untuk notifikasi dan perjanjian melalui Kemeterian Luar Negeri, kerjasama tersebut ditinjau ulang dalam waktu lima tahun untuk dievaluasi sejauh mana manfaatnya bagi kita.
Gatot S Dewabrata mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin masyarakat nya untuk menyalurkan aspirasi dan berekspresi. Selain diatur dalam UUD 1945, kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk memperoleh informasi juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Henry Subiakto, menandaskan, Diseminasi Informasi Internasionaltidak lagi hanya ditentukan oleh komunikasi publik melalui media massa, tapi juga bentuk komunikasi baru yg bersifat many to many, yaitu komunikasi melalui penggunaan internet di Social Media seperti You Tube, Twitter, Face Book, Line dan lain-lain. Pelakunya adalah publik.
Semakin terjadi inter-koneksi ICT, semakin terbuka informal contact, isu-isu nasional bahkan lokal bisa mengglobal sebagai isu bersama di global digital networks.
Sedang Ismail Chawidu mengatakan untuk penguatan partispasi publik dibutuhkan antara lain :
Political Will, pimpinan dan badan publik harus transparan; melibatkan publik dalam penyusunan dan penetapan kebijakan :memeperhatikan aspirasi dan memberikan feedback; merespon setiap kritikan dan saran; menjaga hubungan baik dan memanfaatka IT.
Forum diskusi disambut penuh antusias oleh peserta terbukti cukup banyak peserta memanfaatkannya dengan mengajukan pertanyaan dan tanggapan yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi aktual saat ini. (Supardi, SSos)