Bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) Purwokerto, Monumen Pers Nasional Surakarta selenggarakan seminar nasional sehari , 25/03/2014.
Seminar yang mengambil tema “Kemerdekaan Pers untuk Mendukung Penyelenggaraan Demokratis dan Delik Pers dalam Pemilu” dilangsungkan di Aston Imperium Purwokerto. Menampilkan nara sumber Staf Ahli Kominfo Bidang Polkam, Budi Priyono, Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unsoed, Muhammad Fauzan Dan Guru Besar Hukum Pidana Khusus Fakultas Hukum Unsoed Agus Raharjo.
Kepala Monumen Pers Nasional, Suminto Yuliarso mengatakan seminar nasional ini merupakan salah satu upaya publikasi diseminasi informasi Monumen Pers Nasional sebagai unit kerja dibawah Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo yang ada didaerah kepada khalayak, cakupan kegiatan Monumen Pers Nasional meliputi seluruh wilayah Indonesia dan pada kesempatan kali ini dilaksanakan di Purwokerto sebagai kota terbesar ketiga Jawa Tengah setelah Semarang dan Solo.
Budi Priyono menegaskan bahwa pers memiliki peran yang strategis dalam mendorong terselenggaranya pemilu 2014 yang berkualitas melalui pemberitaannya. Guna meningkatkan partisipasi pemilih pers harus memberikan informasi yang benar, jangan sampai terjebak menjadi corong kandidat dan berusaha untuk memberitakan secara seimbang agar masyarakat mengetahui visi dan misi serta program masing-masing kandidat.
Sementara Agus Raharjo mengatakan sebagai salah satu pilar demokrasi pers tidak boleh membuat pemberitaan yang bias dan tidak benar. Memang pers tidak kebal terhadap kepentingan pemilik oleh karena bukan tidak mungkin pers dengan pemberitaannya yang salah akan membuat pemilu 2014 bermasalah.
Insan pers harus menjunjung tinggi kode etik jurnaslistik dan menjadikannya sebagai rambu yang harus dipatuhi, kebebasan pers bukanlah tak terbatas.Kebebasan pers yang menerjang regulasi yang telah ditentukan akan berujung pada anarkhisme.
Seminar yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari dosen, organisasi mahasiswa dan masyarakat, KPU serta berbagai elemen lainya mendapat sambutan antusias dari peserta menghasilkan rekomendasi bahwa Kemerdekaan Pers bukanlah absolut, kebebasan pers disertai dengan tanggung jawab dan diharapkan pers mendorong pemilu 2014 yang berkualitas yang sukses dalam penyelenggaraan dan berhasil memperoleh wakil rakyat dan pemimpin yang amanah. (Supardi)
