Arsip

Halaman Artikel

Konten

BERITA Interupsi! Mendagri soal Tahlilan Mega Harus Izin Kepolisian Dulu JAKARTA-Rencana M REZA dilakukannya tahlilan memperingati setahun peristiwa tragedi 27 Juli tampaknya tak akan berlangsung mulus. Pa- salnya Menteri Dalam Negeri Moh Yogie S Me- met menegaskan bah- wa tahlilan yang berupa pengerahan massa tida- k boleh dilakukan dan harus ada izin dari kepo- lisian terlebih dulu. "Kalau (dilakukan) secara pribadi boleh. Saudari juga boleh tapi asal pribadi dan di ru- mah sendiri, ya," ujar Mendagri kepada BE- RITA di kantornya Dep- dagri Jl Merdeka Utara Jakarta, Selasa (22/7). Moh Yogie S Memet Mendagri yang dimintai tanggapannya seputar niat Megawati menggelar acara tahlilan 27 Juli itu mengatakan bahwa tahlilan atau apapun bentuknya bila mengundang banyak orang tidak diperbolehkan dan harus lebih dulu minta izin kepolisian. "Bukan dengan ngundang semua-semua. Bukan (seperti itu)," katanya. "Itu kepolisian yang tahu dan itu izin kepolisian urusannya," tambah Mendagri. Sebelumnya hal senada juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI Brigjen TNI Slamet Supriadi di DPR RI Senin (21/7) (Baca BERITA 22/7) yang mengungkapkan kegiatan tahlilan berupa pengerahan massa apalagi yang berbau politis harus ada izinya. "Kalau masyarakat mau tahlilan ya, boleh saja. Tapi, kalau disebut tahlilannya berupa pengerahan massa hingga per wilayah dan bernilai politis itu harus ada izin keramaian," katanya.(nan) Pertama Kali, Wartawan Calon Ketua DPRD Sulteng PALU-Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi SKM Pelopor Karya Palu, Prof Drs Aminuddin Penulele MS, menjadi wartawan Indonesia pertama yang bakal menduduki jabatan Ketua DPRD Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah masa bakti 1997/2002. Peluang Aminuddin (58) menduduki jabatan tertinggi di lembaga legisltaif tersebut terbuka setelah semua fraksi, yang didukung 45 anggota Dewan hasil Pemilu 1997, sepakat menjagokannya memimpin lembaga legsilatif itu melalui rapat paripurna istimewa kedua yang berlangsung Selasa pagi hingga petang. Selain memimpin koran mingguan yang berafiliasi pada Golkar, Aminuddin Ponulele juga menjabat Ketua DPD Golkar Tk I Sulteng, Rektor Universitas Tadulako Palu, anggota Badan Pekerja Pers (BPP) PWI Pusat, serta pimpinan sejumlah organisasi sosial kema- syarakatan dan induk-induk organisasi olahraga. Rapat paripuma yang dipandu pimpinan sementara DPRD Sult- eng, HM Nawir (FPP) dan Ny Ratnawaty (FKP) juga dengan suara bulat menetapkan dua calon wakil ketua, yakni Kol Art Keman Ismail (FABRI) dan Drs H Abdul Muin Pusadan (FKP). Seketaris DPRD Sulteng Drs Eddy Bungkundapu usai rapat paripurna istimewa tersebut kepada wartawan mengatakan, pene- tapan pimpinan Dewan definitif dari Mendagri dijadwalkan rampung 28 Juli hingga 1 Agustus 1997. Jalannya rapat pemilihan calon pimpinan DPRD Sulteng itu sempat berlangsung alot, karena FPP masih memerlukan konsul- tasi figur calon dengan Gubernur HB Paliudju, sehingga sidang sempat diskors selama lebih satu jam. Sehari sebelumnya DPRD Sulteng merampungkan penetapan pimpinan keempat fraksi. Komposisi selengkapnya, FKP Ketua Drs Abdul Muin Pusadan, Ketua Harian Arifin H. Lolo SH dan Sekretaris Drs. Sutrisno Sembi- ring. Sedangkan FPP, Ketua H.M. Nawir, Wakil Ketua Arifin Dg. Mattorang, Sekretaris Drs. Anwar Abdul Samad; F-PDI Ketua Abdul Manaf Latjambo dan Sekretaris Karto Dg. Nappa; F-ABRI, Ketua Kol Art Jhon Otto Bolang, Wakil Ketua Kol. (Pelaut) Amiruddin Ponulele dan Sekretaris Letkol CAJ Drs. Muchlis Agung MSi. Anggota DPRD Sulteng hasil Pemilu 1997 berjumlah 45 orang terdiri atas Golkar 30 orang, PPP (4), PDI (2), serta anggota yang diangkat mewakili unsur ABRI sembilan orang.(*) HET Alip Pandoyo, Ketua DPRD Jateng SEMARANG-H Alip Pandoyo, Ketua DPD Golkar Jateng terpilih sebagai ketua DPRD I Jawa Tengah periode 1997-2.002. Pada ra- pat Paripurna Istimewa DPRD Jateng yang dipimpin anggota tertua, Drs H Abdul Latif Nawawi SH dan anggota termuda Sigit Haryo Wi- bisono SE di Semarang, Selasa, meski sempat molor selama dua jam namun semua fraksi DPRD (FPP, FKP, FPDI dan FABRI) me- nyetujui naiknya Alip Pandoyo ke pucuk pimpinan Dewan. Kursi wakil Dewan disusuki HA Karmani SH (FPP), Kolonel Inf Didi Supardi (FABRI) dan Slamet Haryanto BA (FKP), sedang FPDI tidak menempatkan wakilnya di Dewan karena hanya memperoleh dua kursi pada Pemilu lalu, itu pun hanya menduduki ketua fraksi dan sekretaris. Alip Pandoyo yang dihubungi usai acara rapat paripurna me- ngatakan, molornya rapat bukan karena sebab khusus, artinya ti- dak terjadi pertentangan antar fraksi tentang ketua Dewan tetapi le- bih banyak karena masalah protokuler, yaitu dalam rangka me- nyiapkan sambutan ketua Dewan baru. Ketika disinggung tentang adanya perbedaan pendapat dengan kalangan eksekutif khususnya gubernur pada masa DPRD periode lalu, Alip pandoyo mengatakan, obsesi setelah menjadi ketua De- wan adalah menjali kemitraan dengan gubernur, yaitu saling me- lengkapi di antara eksekutif dengan legislatif. Gubernur Jateng Soewardi mengharapkan, hendaknya Ketua DPRD I Jateng H Alip Pandoyo mampu menjalankan tugasnya de- ngan baik. "Diharapkan di dalam menjalankan tugasnya mampu menyampaikan, meningkatkan dan memakmurkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Jateng," paparnya.(") Ketua FKP DPRD Medan Terpilih MEDAN-Meskipun rapat berlansung alot, FKP DPRD Medan ak- hirnya memilih Syahdan Syahputra sebagai ketua fraksinya. Pem- bahasan soal susunan pengusuf FKP berlangsung selama 10 hari (12-22 Juli 1997). Ketua DPD Golkar Medan, Syamsi Harahap, usai mengumum- kan hasil pemilihan itu, Selasa, mengatakan, walau sedikit terlambat karena harus dikonsultasikan dengan ketiga jalur di Golkar, akhir- nya pemilihan Ketua FKP DPRD Medan berjalan mulus. Menurut Syamsi, pemilihan Syahdan Syahputra sebagai Ketua Fraksi merupakan mumi hasil kesepakatan seluruh anggota FKP dan tidak ada sedikitpun unsur titipan" dari atas untuk menetapkan calon ketua fraksi itu. Sebelumnya Syahdan Syahputra tidak terlalu diperhitungkan ka- fena dia bukan termasuk salah satu unsur pengurus Golkar, se- dangkan calon kuat yang diperhitungkan antara lain H Ajib Shah, mantan Ketua FKP DPRD Medan, dan Ketua DPD Golkar Medan, Syamsi Harahap. Sementara untuk fraksi lainnya, hingga kini hanya FPP yang be- lum melakukan rapat pemilihan ketua fraksi, sedangkan FPDI kare- na anggotanya sedikit dengan mudah memilih Sekretaris DPC PDI Medan, Bernard Situmorang sebagai ketua fraksi, sedangkan FABRI terpilih, Parlin Pasaribu, sebagai ketua fraksi. Sementara menanggapi bakal serunya pemilihan Ketua DPRD Medan, menurut Syamsi, tergantung dari anggota Dewan sendiri. "Anggota FKP sebagai mayoritas tunggal di DPRD Medan tentu memegang peranan penting untuk pemilihan Ketua DPRD tersebut, tapi kalau di antara anggota FKP sendiri tidak kompak bisa saja ceri- tanya jadi lain," katanya. Menanggapi adanya SK DPP Golkar yang meminta agar FKP DPRD Medan memperjuangkan pimpinan organisasinya duduk se- bagai Ketua Dewan, menurut Syamsi, seharusnya sebagai "per- panjangan tangan Golkar, anggota FKP harus loyal dan harus "me- nyelamatkan SK DPP tersebut. Namun ketika didesak wartawan, Syamsi tidak mengelak bila kemungkinan akan ada anggota FKP yang "membelor" tidak mema- tuhi SK DPP Golkar tersebut. Namun tampaknya walau didukung SK DPP Golkar, Syamsi Ha- rahap akan mendapat saingan berat dari mantan Ketua DPRD Me- dan, Prof Mohd Abduh SH, yang menurut kabar masih "disenangi Walikota Medan, H Bahtiar Djafar, untuk duduk kembali memimpin DPRD Medan periode tahun 1997-2002 ini.(") Pembekalan Anggota DPR akan Dibuka Presiden Harmoko: Saya harus tunduk pada putusan DPP Jakarta, BERITA Presiden Soeharto dijadwalkan membuka kegiatan pembekalan bagi para calon anggota DPR di Istana Negara 9 Agustus yang materinya akan segera disiapkan tim pengarah. Seusai bersama Mensesneg Moerdiono dan Kepala BP7 Alwi Dahlan menemui Kepala Negara, Selasa, Menteri Ne- gara Urusan Khusus Harmoko mengatakan, peserta pembe- kalan itu akan dibagi ke dalam lima angkatan. Masa pembekalan bagi ang katan pertama, katanya, ber- langsung 10-15 Agustus dan angkatan kedua 19 - 24 Agustus. "Rencana kegiatan pembe- kalan itu sudah disampaikan kepada Parpol. Golkar dan ABRI. Tanggapannya cukup po- sitif. Utusan mereka akan du- duk dalam tim pengarah atau steering committe," kata man- tan Menteri Penerangan itu. Menurut Harmoko, tim ter- sebut akan bersidang secepat- nya. Ia memperkirakan tim itu bisa bersidang bulan ini juga. Harmoko karena waktunya sangat terba- tas. Tugas tim antara lain me- nyiapkan materi pembekalan. Karena itu pelaksanaan pembangunan sebagai penga- malan Pancasila. lanjutnya, pembangunan moral harus da- pat sejalan dengan pembangu- nan material, terlebih lagi pa- da era globalisasi dewasa ini. Penataran yang diikuti 102 peserta itu menurut Mantan Kasad dilakukan secara kon- tekstual, aktual dan kosisten sesuai dengan petunjuk Presi- den RI, Soeharto. "Bapak Pre- siden telah memberikan pe- tunjuk agar pemasyarakatan Pancasila dilaksanakan secara kontekstual, aktual dan kon- sisten," jelasnya. ceramah karena 100 merupakan diskusi". persen Ketika menjelaskan program Harmoko kembali mene- pembekalan itu, Harmoko ber- gaskan bahwa tujuan kegiatan kata, "Kegiatan pembekalan ini pembekalan ini adalah untuk sama sekali bukan indoktrinasi. meningkatkan fungsi dan pe- ngatakan. "Saya harus tunduk bukan penataran, menghindari ranan para anggota Dewan se- pada putusan DPP".(*) Dalam pertemuan dengan pansus ter- sebut, seperti yang berulang-ulang dikata- kan kepada pers, ada tiga pokok bahasan. Pertama, seputar 50 persen penduduk yang menjadi jangkauan siaran TV swasta. Berkaitan dengan itu, pemerintah mem- berikan masukan agar tidak membatasi jangkauan siaran tersebut. "Soal 50 per- sen itu, kita mencoba untuk lebih tidak se- batas itu. Jadi seluruh wilayah Indonesia," kata Hartono. ARIES perti yang diharapkan masya- rakat saat masa kampanye. Ketika ditanya bagaimana kedudukannya setelah tanggal 1 Oktober, sambil tersenyum ia berkata, "Tunggu dulu. Saya kan belum dilantik." Tugasnya sebagai menteri khusus, kata- nya, akan berakhir 1 Oktober mendatang. Menurutnya. keyakinan akan Pancasila akan semakin meningkat apabila setiap warga negara Indonesia dalam melak- sanakan hubungan masyarakat dan bernegara memahami cara mengkontekstualisasikan, ngaktualisasikan tindakan seca- ra taat asas dan konsisten de- ngan nilai-nilai luhur Pancasila. me- Dengan pendekatan kon- tekstual tersebut, kata Men- pen, mau tidak mau menuntut masyarakat agar dalam mema- hami dan mendalami Pancasi- la tidak lepas kaitannya de- ngan situasi dan kondisi nyata kehidupan, baik kehidupan Jakarta, BERITA Hak asistensi yang diusulkan Ketua FPDI DPRD DKI Jakarta Drs H Lukman F Mokoginta diterima fraksi lain, meski ada batasan-batasan tertentu yang harus di- taati. Ketua FPP Ahmad Suaidy mengung- kapkan, secara teknis demi kinerja Dewan usulan itu bisa diterima. Mensesneg Moerdiono ba- ru-baru ini mengatakan, ada- lah lazim jika ketua umum OPP yang meraih suara terba- nyak dalam Pemilu menjadi Ketua MPR/DPR. Pembahasan RUU Penyiaran Dilanjutkan 25 Agustus and aele web Jakarta, BERITA sangat berat karena berkaitan dengan be- perangkat sendiri. Hartono menjawab itu Karena masa reses di DPR berlangsung sarnya investasi. Dengan kesulitan yang tidak ditinjau lagi. Kecuali, lanjutnya apa- hingga Agustus mendatang. maka pemba- dihadapi TV swasta sehubungan dengan bila nanti dari pansus melontarkan hal hasan ulang RUU Penyiaran terhenti se- investasi. pihaknya mencoba memecah- tiu. "Karena kita tidak satu arah, mungkin mentara dan akan dilanjutkan 25 Agustus. kan permasalahan dengan memperpan- ada peluang meninjau kembali itu. kalau "Kalau tidak salah pemerintah akan me- jang menjadi 10 tahun. Namun mengenai ditemukan masukan baru." katanya. ngadakan sidang dengan DPR pada 25 hasilnya tentu saja menunggu hasil per- Agustus. sebab bulan ini anggota DPR temuan dengan pansus DPR mendatang. mengadapi masa reses. Setelah kembali reses, baru kembali sidang lagi." ujarnya kepada wartawan seusai membuka Pena- taran P-4 Kontekstual Tingkat Nasional Angkatan 168, Jakarta. Selasa (22/7) ke- marin. Peninjuan kembali itu tidak lain bertu- juan agar tidak ada peluang masuknya ke- adaan yang sama-sama tidak disetujui. "Kita mencoba untuk meninjau kembali agar tidak ada peluang masuknya keada- an yang sama-sama tidak kita setuju," jel- as Menpen. Sementara itu, ketika dita- nya wartawan pada gelombang berapa ia akan mengikuti ke- giatan pembekalan itu. Har- moko yang juga menjabat Ke- tua Umum DPP Golkar me- "Sejauh tidak menyangkut politis yang hanya boleh dihadiri anggota dewan," te- gas Suaidy pada pers di Jakarta, kemarin. Kendati tidak masuk dalam rancangan UU, dalam pembahasan di DPR menda- Kedua, tentang izin TV swasta yang ha- tang, pihaknya berupaya untuk meninjau rus dilakukan lima tahun sekali. Hartono Ketika disinggung apakah dalam pem- kembali iuran TV apakah perlu menganut menyadari sebagai masyarakat elektro- bahasan nanti termasuk juga pasal 48 me- cara luar negeri, membeli TV termasuk nik, izin lima tahun sekali itu dirasakan ngenai TV swasta yang harus memiliki didalamnya iuran TV.(kus) Menpen: Penataran P4 untuk Hadapi Era Keterbukaan Jakarta, BERITA litas dan moralitas mesyara- kat. "Suatu bangsa tidak akan kuat apabila tidak memiliki mental dan moral yang kuat pula," lanjutnya. hanan suatu bangsa akan ter- Indonesia senantiasa berupa penyelenggaraan penalaran Penataran Pedoman Pengha- gantung pada kekuatan menta- ya meningkatkan kualitas pe- yang berlangsung sehari itu. yatan dan Pengamalan Pancasila ngamalan Pancasila sebagai berorientasi pada berbagai (P-4) pada hakekatnya meru- mana tekad perjuangan Orde masalah kehidupan tersebut. pakan upaya memantapkan mo- Baru untuk melestarikan dan Hal senada juga dikemuka- ralitas dan mentalitas masya- mengamalkan Pancasila seca- kan Kepala BP-7 Pusat. Prof Dr Melalui Surat FKP No 001/ rakat Indonesia dalam meng- ra murni dan konsekuen. Alwi Dahlan. Pada kesempatan FKP/K/VII/1987, FKP menye- hadapi era keterbukaan dan yang sama, Alwi yang menjadi butkan susunan pimpinan globalisasi. "Saya sangat me Guru Besar di UI mengemu- DPRD, pimpinan dan anggota rasakannya sangat perlu untuk kakan penataran tersebut seca- FKP, dan pendelegasian anggo- makin memantapkan diri se- ra kontekstual relevan untuk ta dalam lima komisi. Usulan bagai warga negara Indonesia," menghadapi abad 21 menda- itu menyebutkan, Wakil Ketua ujar Menteri Penerangan, R Har- tang dengan adanya perdagang- Komisi A H Saamin. Wakil Ke- tono kepada pers seusai mem- an bebas. "Karena dia bisa tua Komisi B Drs H Nasrul Ar- buka Penataran P-4 Kontekstual membahas masalah abad 21. mans, Ketua Komisi C H Ama- an di Komisi C, kurang terwu- pada sektor lainnya.(ken) Tingkat Nasional Angkatan 168 bagaimana permasalahan yang rullah Asbah, Sekretaris Ko- bagi Organisasi Masyarakat, di dihadapi ideologi, bangsa pada misi C Drs Jonggi JP Sihom- Jakarta, Selasa (22/7). abad 21 terutama tahun 2.003 bing. Ketua Komisi D Ir Ali Menurutnya, era baru terse- dengan perdagangan bebas, ba- Wongso H Sinaga, Sekretaris but baik secara langsung mau- rang luar negeri penuh di sini, Komisi D Ir Agus Asmanuddin pun tidak langsung akan ber- dosen dan dokter luar negeri Dipl Ing. Ketua Komisi E Drs H pengaruh terhadap tata nilai banyak disini. Kalau tidak tahu Nitra Arsyad, dan Sekretaris bangsa Indonesia, yang muara- bagaimana cara menegakkan Komisi E H Agus Waluyo. nya dapat melemahkan ke nilai-nilai Pancasila. Bisa jadi tangguhan Indonesia dalam di Indonesia menjadi seperti di menuju cita-cita nasionalnya. Petunjuk tersebut mengan- pribadi, bermasyarakat mau- luar negeri," ujarnya kepada Sementara itu, katanya, keta- dung arti bahwa masyarakat pun berbangsa. Tak heran jika wartawan.(kus) Menurut Ketua FKP Fatom- my Assari, pihaknya meng- usulkan susunan tersebut ber- dasarkan SK induk organisasi. "Kita tidak ambil kursi kok Ini hanya tukar kursi. FPP nan- ti diberi di Komisi B, "elak Fa- tommy. Alasan tersebut didu- kung dengan interes FKP terhadap masalah perniagaan Dari daftar usulan sementa- yang sifatnya strategis di masa ra itu, tampaknya FPP yang datang bagi Jakarta. Sektor berminat memegang pimpin- perniagaan ini sangat terkait Sementara itu FPP hingga kini belum mengusulkan na- ma-nama. "Tunggu hari Senin mendatang. Sampai pimpinan dewan definitif disahkan, "elak Ketua FPP Ahmad Suaidy Sedangkan FABRI juga meng- usulkan anggotanya dalam ko- misi, panitia musyawarah, dan panitia anggaran dalam Surat FABRI No 02/F.ABRI/DPRD/VII/ 1997 (lihat bagan red). Terakhir mengenai dubing atau sulih suara seperti yang kini banyak ditayang- Di tingkat ketua fraksi. kata Suaidy, telah disepakati bahwa Namun ketika disinggung mengenai usulan-usulan itu dibicarakan dikembalikannya RUU Penyiaran apakah dalam fraksi masing-masing ada kaitanya dengan penekanan dari pi- dan titik temunya dilakukan hak pengusaha TV. Mendapat pertanyaan dalam rapat dewan. minggu kan TV swasta. Banyak film India. Piliphi- dari wartwan. Hartono balik bertanya. depan. Menurut Ketua FPDI na menggunakan bahasa Indonesia. Me- nurutnya, hal itu tidak sejalan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia bahwa ba- hasa itu menunjukkan bangsa. Diakui. pe- makaian sulih suara dengan mengguna- kan bahasa Indonesia bertujuan baik. mempermudah pemirsa TV mendengar- kan alur cerita. apakah wartawan tidak malu kalau Dep- pen selaku wakil pemerintah mendapat tekanan dari pengusaha TV swasta. "Kita jangan berpikir kalau tidak pernah terjadi karena hidup ini memang tidak ada yng sempurna." pintanya. Oleh karena itu, jelasnya sebelum di- undangkan atau disampaikan kepada rak- yat kalau memang ditemukan yang be- lum sempurna dalam arti ukuran manu- sia, tidak salah mencoba untuk me- nyempurkannya. "Kemitraan" Hangatkan Sidang Pansus RUUK Jakarta, BERITA Usul kata "kemitraan" dari dan kebudayaan Indonesia". Butir 25 itu hanya soal ke- Pembahasan Rancangan Un- FKP, yang disampaikan jubir Melihat hal itu, FKP dalam tentuan umum, belum men- dang-Undang Ketenagakerjaan FKP Iskandar Mandji, muncul DIM-nya mengusulkan peru- yangkut pasal-pasal mendasar (RUUK) kian menghangat, Se- ketika membahas butir 25 bahan. DIM FKP, katanya, dini- yang dipermasalkan berbagai lasa (22/7) siang. Pasalnya pem- dalam Daftar Isian Masalah lai sangat mendasar dengan pihak. Dari 25 butir tersebut bahasan soal "kemitraan" yang diusulkan FKP tidak bisa di- putuskan dalam rapat Pansus. (DIM). Sedangkan dalam RUU usulan pemerintah tidak di- jumpai kata itu. bahasa lugas dan tidak berbe- lebih dari 20 butir permasa- lit-belit. Bahkan banyak mem- lahan disetujui untuk dibahas buang kata-kata mubazir, ter- lebih rinci di Panja tertutup. Semula pihak pemerintah Butir 25 RUU itu berbunyi: masuk kalimat ".... yang tum- Khususnya soal Judul masih -dalam hal ini diwakili Mena- "Hubungan Industrial Pancasi- buh dan berkembang di atas perlu mendengarkan ahli ba- ker Abdul Latief-- sudah setuju la adalah suatu sistem hubung kepribadian bangsa dan ke- hasa, RUU tentang Ketentuan agar persoalan itu di-Panjakan an yang terbentuk antara pela- budayaan Indonesia". se- Umum Tenaga Kerja atau RUU (dibahas tingkat Panitia Kerja ku dalam proses produksi ba- hingga usul konkrit FKP yakni tentang Keteganakerjaan. red.), namun ada anggota Pan- rang atau jasa yang meliputi "Hubungan Industrial Panca- Sampai berita ini masih terus sus tidak setuju. FPDI pun pengusaha. pekerja dan peme- sila adalah suatu hubungan dilanjutkan lobi yang dilan- mendukungnya. Sehingga rintah yang didasarkan atas nil- kemitraan antara pengusaha, jutkan rapat malam hari. pembahasan menjadi mentah ai-nilai yang merupakan meni- pekerja dan pemerintah yang Pembahasan RUUK sudah kembali, dan Ketua Pansus. vestasi dari keseluruhan sila- didasarkan atas nilai-nilai berjalan dua hari, baru memasu- AR Rangkuti, memutuskan sila Pancasila dan UUD 1945 Pancasila dan UUD 1945, ki butir 25 DIM dari 525 buah untuk membawa masalah ini yang tumbuh dan berkembang dalam proses produksi ba- DIM yang akan diselesaikan se- ke tingkat lobi, di atas keperibadian bangsa rang atau jasa. belum 15 September 1997.(aji) Tim Asistensi Tetap Harus Taati Batasan syawarah, hingga panitia khusus. Lebih menyerap permasalahan selama diskusi. jauh, masalah Jakarta sangat kompleks Karena keputusan tetap berada di tangan dengan dinamika yang tinggi. "Tanpa tim saya. Mereka hanya memberi masukan, pemikir sebagai asisten saya, yang rugi "tambah Lukman. nanti masyarakat juga Pemda DKI Jakarta sendiri, "ungkapnya. Lukman mengusulkan tim asistennya ada lima orang yang masing-masing untuk m- Keterbatasan tim pemikir tersebut an- engisi lima komisi di DPRD, setidak-ti- tara lain hanya mempunyai hak dengar, daknya minimal empat. "Itu kalau disetujui, bukan hak bicara dan hak memberikan pendapat. Mengaca dari Tatib DPRD DKI Jakarta, Lukman menyatakan rapat dewan Sehubungan dengan jumlah kursi FPDI dapat dilakukan secara terbuka sehingga yang hanya satu kursi ini. Lukman dalam kemungkinan akses masuk timnya ada. beberapa kesempatan menyampaikan di Kecuali, bila rapat dinyatakan tertutup. pastikan tidak mampu mengikuti per- la belum mengungkapkan nama-nama kembangan kerja dewan secara keselu- asistennya, yang pasti dari kader PDI de- ruhan. Karena harus terjun sendiri dalam ngan latar belakang pengetahuan dan wa- lima komisi, rapat antar pimpinan dewan wasan yang memadai. "Asisten saya harus dan fraksi, panitia anggaran, panitia mu- memahami problematika dan mampu karena saya sendiri telah masuk di satu ko- misi, "ujarnya. Prinsipnya, fraksi lain dan pimpinan dewan tidak keberatan dengan upaya terobosan ini tapi hanya belum diung- kapkannya siapa yang ditarik dalam timnya. Selain itu, bila usulan tim berasal dari kader PDI disetujui mereka berada dalam pengawasan dan tanggungjawabnya. Ke- cuali bila tim tersebut dari staf Pemda ma- ka Lukman memastikan harus ditanggung Pemda, misal dalam hal finansial.(ken) KORUPSI LEBIH BERSAMA dan PERCE KARMET TINDAK ORPOR Jakarta, BERITA Posisi tiga unsur pimpinan komisi --ketua, wakil ketua, dan sekretaris DPRD DKI Jakarta menimbulkan polemik ter sendiri. terutama antara FPP dan FKP Sebelumnya FKP telah mengumumkan secara terbuka posisi anggotanya dalam lima komisi melalui SK DPD Golkar DKI Jakarta serta mengisi jaba- tan ketua Komisi C. D. dan E. M REZA DEMO ANTI KORUPSI-Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta mendatangi kantor DPP Golkar di Jakarta, Selasa (22/7). Mereka menuntut agar Golkar merealisasikan janjinya selama masa kampanye Pemilu lalu. Mereka juga meminta Golkar sebagai Orsospol terbesar agar menuntaskan masalah korupsi melalui wakil-wakilnya di DPR, juga diserukan membentuk Badan Anti Korupsi. FKP DPRD DKI "Ambil" Tiga Komisi Lukman seraya menambah ko- songnya porsi FPDI di komisi telah diutak-atik FKP dan FPP. jud. FPP berkeinginan mengisi posisi Ketua Komisi B. Wakil Ketua Komisi E, dan Sekreta- ris di Komisi A. C. dan D. Pada- hal. Sekretaris Komisi C dan D telah diusulkan oleh FKP. Dan hanya ada "lowongan" pada Sekretaris Komisi B. Drs Lukman F Mokoginta. usulan itu masih dalam tingkat lobby. "Kita berharap ada azas musyawarah mufakat. "ujar MENCERIT DIBENTUR BADAN ANTI KORUP FPP kata Suaidy. berniat memperjuangkan dua paket komposisi beserta kompensa- sinya. Paket pertama. bila un- sur FPP terdapat dalam pim- pinan Komisi C dan kedua bila tanpa FPP dalam pimpinan Komisi C. "Dalam dewan kan ada rasa kebersamaan. Kita berharap alternatif tersebut bi- sa diterima. "ujarnya. Kom- pensasi lain yang dimaksud adalah negosiasi dalam panitia khusus. panitia musyawarah. dan panitia anggaran. I RABU, 23 JULI 1997 Posisi FABRI DPRD DKI dalam Komisi dan Panitia I Komisi A (Bidang Pemerintahan) Ketua Angota WITH E : Kol PSK Drs Hotma Tambunan : Kol Inf Dudi Sugiandi, S IP, SH Kol Laut (P) Achmad Suryadi, S IP Komisi B (Bidang Perekonomian) Anggota : Kol Inf Sudradjat DW Kol Laut (E) Gafar Malik, S IP Kol Inf I Nyoman Kormex, S IP, MM Komisi C (Bidang Keuangan) Wakil Ketua Kol Art Sugiarso, S IP Anggota : Kol PNB Sudahlan, S IP Letkol Pol Drs Yayat Supriyatna a Komisi D (Bidang Pembangunan) Wakil Ketua Kol Kal Drs H Suratto S Anggota : Kol Inf Drs H Sumekar KW, MM Letkol Pol Drs Soekiyadi EP, SH, MM ■Komisi E (Bidang Kesejahteraan) Anggota : Kol Inf Hari Sasongko Letkol Pol Drs Ronny Djoko S ■ Panitia Musyawarah Anggota ■ Panitia Anggaran Anggota FALSAFA hidupnya yang tak mau ngoyo dan menerima apa adanya membuat putra Klaten kel- ahiran 5 Juni 1945, Edy Wa- luyo, justru selalu mulus. tanpa aral melintang. Tak terkecuali kejadian Selasa (22/7) ketika ia secara resmi terpilih menjadi Ke- tua DPRD DKI Jakarta pe- riode 1997 - 2.002. Coba simak saja perjala- nan karirnya. Setelah tamat SMA tahun 1964 masuk Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang dan lulus dengan pangkat Letnan I. 1968. Lalu menjalani kur- sus Kecabangan Infantri di Bandung selama 6 bulan. Selama itu, ia menikahi se- orang gadis Padalarang ber- nama Eny Rochaini (48 th). Tak lama kemudian ditugaskan ke Maluku (Ambon) selama 3 tahun, kemudian ditarik ke Bandung lagi untuk mengikuti Suslapa da- ri tahun 1973 sampai 1976. Setelah berbagai tugas ke daerah dan berbagai jabatan, juga pendidikan dialaminya. Pada 1986, ia ditarik ke Bandung lagi un- tuk pendidikan Seskoad (Sekolah Komando Angkatan Darat). Setelah lulus, diberi tugas baru selaku Perwira Pembantu (Paban) Ma- dya Sospol di Kodam Siliwangi Jabar. Satu tahun kemudian (1978) ditugaskan ke Dae- rah Depok Jabar memangku jabatan selaku Komandan Kodim Depok sampai usainya Sidang Umum MPR/DPR tahun 1988. Edy Waluyo Tak lama kemudian diserahi tugas sebagai Wadam Rindam, selajutnya dipindah lagi oleh Mabes ABRI untuk menduduki Asospol Kodam Jaya di Jakarta. Tahun 1993 dengan pangkat Kolonel menduduki jabatan Staf Ter- itorial sebagai Perwira Pembantu membida- ngi Sospol selama 8 bulan. Kol Inf Drs H Sumekar KW, MM Kol Laut (E) Gafar Malik. S IP Falsafah "tak Mau Ngoyo" Antar Edy ke Kursi Ketua DPRD DKI : Kol Inf I Nyoman Kormex. S IP. MM Kol PSK Drs Hotma Tambunan Kol Art Sugiarso, S IP Kol Kal Drs H Suratto S. (ken) tera Barat menduduki jaba- tan selaku Komandan Ko- rem setelah itu kembali ke Jakarta memasuki Lemba- ga Ketahanan dan Keama- nan (Lemhanas) KRA 28 se- lama 9 bulan. Dari mengi- kuti Lemhanas ditugaskan sebagai Perwira Pembantu Utama pada Staf Sospol ABRI. Terakhir menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Badan Kekar- yaan ABRI, dari 1996. Mabes Dan kini ia resmi menjadi orang nomor satu di DPRD DKI Jakarta. Dengan tugas baru ini, ia berharap anggota Dewan periode 1997-2002 ini minimal kualitas dan profesionalismenya setara ARIES dengan anggota Dewan pe riode lalu. "Dalam me- nyongsong abad 21 pada tahun 2000 nanti memang cukup berat beban Dewan sekarang ini." tukasnya. Menurut Edy, menyiapkan pembangunan berkesinambungan di Jakarta ini banyak menghadapi kendala. salah satunya adalah strata masyarakatnya yang heterogen. Di satu pihak sudah sampai tingkat internasional, tapi di lain pihak masih tradisional. Hal inilah ya- ng dinilainya sebagai tantangan paling berat. Dikatakan Edy. DPRD DKI pada masa mendatang tidak hanya menyiapkan mental dan SDM yang unggul tetapi juga sarana prasarana yang lebih memadai. Hal ini perlu sebagai penunjang profesionalisme Dewan menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas abad 21. Sebagai langkah awal, anggota Dewan pimpinan Edy akan mewarisi program-pro- gram Dewan sebelumnya. "Kalau pun ke- mungkinan ada yang kurang baik ya kita per- baiki, dan yang sudah baik akan ditingkat- kan," harapnya. Selama di Kodam Jaya maupun di Mabes Termasuk, apa yang dilakukan Ritonga da- ABRI Edy Waluyo sempat mengikuti Univer- lam menyikapi SDM anggota Dewan dengan sitas Terbuka yang disponsori salah satu membentuk sebuah kelompok pemikir (Po- Yayasan milik ABRI. Dan berhasil meraih kir) dan Kelompok Kerja (Pokja). Strategi lain, kesarjanaan tingkat S-1. Bahkan waktu itu katanya, melalui penyelenggaraan seminar- kuliah bersama dalam fakultas Fisip dengan seminar dan memanggil para pakar untuk me- KSAD Jenderal TNI Wiranto. ningkatkan wawasan anggota Dewan. "Ini cu- kup positip kalau ditiru," ucap Edy(did) Tahun 1994 dipindahtugaskan Ke Suma-